Reconstruction of article 4 of the law on corruption and the implementation of restorative justice oriented towards the return of state financial losses
Article Sidebar
Published:
Jul 30, 2025
Keywords:
Corruption, Law, Restorative Justice
Section
Articles
Statistics Article
Article View : 3 Times
Main Article Content
Abstract
Corruption remains a pervasive issue, affecting all levels of society, from power holders to both the public and commercial sectors. This study investigates the implications of Article 4 of the Corruption Law regarding corrupt perpetrators and its effectiveness in restoring state financial losses. Employing a normative juridical research method, the study underscores the importance of Article 4 in law enforcement against corruption, particularly in financial recovery efforts. This article serves as a crucial balance between penalizing corrupt practices and ensuring accountability, emphasizing that corruption is a grave crime that requires more than just monetary restitution. The findings suggest that the eradication of corruption in Indonesia, as outlined in Law No. 31 of 1999, aims to restore national finances and the economy, highlighting the recovery of state financial losses as a fundamental objective. Specifically, Articles 4 and 18(1)(b) provide a framework for this recovery approach. The study recommends that the government and the House of Representatives prioritize revisions to the Corruption Crime Law to enhance the focus on state financial recovery, thereby strengthening the fight against corruption in the country.
Article Details
How to Cite
Ndururu, P. (2025). Reconstruction of article 4 of the law on corruption and the implementation of restorative justice oriented towards the return of state financial losses . Journal of Law Science, 7(3), 471-477. https://doi.org/10.35335/jls.v7i3.6277
References
Agustin, L., Lasmadi, S., & Monita, Y. (2024). Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 5(3), 364–378.
Ahmad, A., Thalib, H., & Badaru, B. (2021). Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(1), 1–15.
Ariwafa, K. (2023). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemaknaan Pasal 4 UU Tipikor. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 1(3), 183–196.
Batubara, S. A. (2018). Urgensi Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Ilmu Hukum Prima (IHP), 1(2), 353–363.
David, M., Arifin, Z., Ramadhoni, D., & Sultan, S. (2023). Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi: Menjawab Tantangan Moral Generasi Z. Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ), 2(3), 10–14.
Dwiasty, R., Pawennei, M., & Badaru, B. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Journal of Lex Philosophy (JLP), 5(1), 69–82.
Fiter, D. J., Sahari, A., & Mansar, A. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(2), 198–208.
Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 5(1), 53–68.
Gunawan, J. A. H. E., Mas, M., & Madiong, B. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 01/Pid. Sus-Tpk/2019 Kaitannya Dengan Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(2), 417–428.
Hamka, L. B., Basir-Cyio, M., & Kasim, A. (2022). Reevaluation of the Concept of State Losses in Corruption (Analysis in the Perspective of Restorative Justice). International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 6(12), 513–519.
Hamonangan, A. R. H., Sibuea, H. P., Saimima, I. D. S., & Hasibuan, E. S. (2024). Peniadaan Pemidanaan Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Negara dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. UNES Law Review, 6(3), 8766–8780.
Hasan, I. N. (2020). Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi.
Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(3), 112–128. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51892
Kristanto, K. (2019). Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 4(2).
Kumakauw, V. (2021). Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. LEX CRIMEN, 10(13).
Nurhalimah, S. (2017). Penghapusan Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Negara. ’ADALAH, 1(11). https://doi.org/10.15408/adalah.v1i11.11419
Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan korupsi di Indonesia perspektif legal system Lawrence M. Freidmen. El-Dusturie, 1(1).
Prayitno, B. (2021). Pertanggungjawaban pidana mafia tanah dalam tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 9(2), 269–280.
Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1).
Setiyawan, E. B., & Farida, H. (2022). Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Suap Oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas. Veritas, 8(1), 109–121.
Shaleh, A. R., & Fawaid, I. (2023). SKEMA HUKUM GUGATAN PERDATA DALAM PERKARA KORUPSI. Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, 4(1), 80–97.
Sholeh, A. R., & Noerdajasakti, S. (2024). Assets As A Legal Subject In Efforts To Recover State Financial Losses In Corruption Crimes. International Journal Of Humanities Education and Social Sciences, 3(6).
Siburian, R. J., & Wijaya, D. (2022). Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 3(1), 1–16.
Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(4), 587.
Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478.
Tirtakusuma, A. E. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik), 3(1), 56–78.
Ahmad, A., Thalib, H., & Badaru, B. (2021). Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(1), 1–15.
Ariwafa, K. (2023). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemaknaan Pasal 4 UU Tipikor. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 1(3), 183–196.
Batubara, S. A. (2018). Urgensi Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Ilmu Hukum Prima (IHP), 1(2), 353–363.
David, M., Arifin, Z., Ramadhoni, D., & Sultan, S. (2023). Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi: Menjawab Tantangan Moral Generasi Z. Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ), 2(3), 10–14.
Dwiasty, R., Pawennei, M., & Badaru, B. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Journal of Lex Philosophy (JLP), 5(1), 69–82.
Fiter, D. J., Sahari, A., & Mansar, A. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(2), 198–208.
Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 5(1), 53–68.
Gunawan, J. A. H. E., Mas, M., & Madiong, B. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 01/Pid. Sus-Tpk/2019 Kaitannya Dengan Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(2), 417–428.
Hamka, L. B., Basir-Cyio, M., & Kasim, A. (2022). Reevaluation of the Concept of State Losses in Corruption (Analysis in the Perspective of Restorative Justice). International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 6(12), 513–519.
Hamonangan, A. R. H., Sibuea, H. P., Saimima, I. D. S., & Hasibuan, E. S. (2024). Peniadaan Pemidanaan Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Negara dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. UNES Law Review, 6(3), 8766–8780.
Hasan, I. N. (2020). Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi.
Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(3), 112–128. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51892
Kristanto, K. (2019). Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 4(2).
Kumakauw, V. (2021). Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. LEX CRIMEN, 10(13).
Nurhalimah, S. (2017). Penghapusan Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Negara. ’ADALAH, 1(11). https://doi.org/10.15408/adalah.v1i11.11419
Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan korupsi di Indonesia perspektif legal system Lawrence M. Freidmen. El-Dusturie, 1(1).
Prayitno, B. (2021). Pertanggungjawaban pidana mafia tanah dalam tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 9(2), 269–280.
Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1).
Setiyawan, E. B., & Farida, H. (2022). Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Suap Oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas. Veritas, 8(1), 109–121.
Shaleh, A. R., & Fawaid, I. (2023). SKEMA HUKUM GUGATAN PERDATA DALAM PERKARA KORUPSI. Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, 4(1), 80–97.
Sholeh, A. R., & Noerdajasakti, S. (2024). Assets As A Legal Subject In Efforts To Recover State Financial Losses In Corruption Crimes. International Journal Of Humanities Education and Social Sciences, 3(6).
Siburian, R. J., & Wijaya, D. (2022). Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 3(1), 1–16.
Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(4), 587.
Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478.
Tirtakusuma, A. E. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik), 3(1), 56–78.
Copyright and Licensing
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.